Pelayanan Prima adalah Unggulan Kami



Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Kyai Mojo No.56 Yogyakarta 55244 Telp. (0274) 562150 Psw 2900-2931, Fax. Psw 2903,(0274) 512080
Website : http://bkd.jogjaprov.go.id E-mail : bkd@jogjaprov.go.id

Layanan Kepegawaian Daerah

Pilih Layanan sesuai dengan bagian kepegawaian terkait

klik untuk memilih informasi layanan pada masing-masing bidang.


Sub Bidang Mutasi Jabatan Sub Bidang Pengelolaan Mutu Dan Dokumentasi Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Sub Bidang Kepangkatan Dan Pensiun Sub Bidang Sistem Informasi Pegawai

Cek Status Permohonan Pegawai

Masukkan Nomor Permohonan Untuk Mencari Tahu Status Permohonan anda


Contoh No. Permohonan: 123321

Sub Bidang Mutasi Jabatan

Sub Bidang Pengelolaan Mutu Dan Dokumentasi

Sub Bidang Pengembangan Kompetensi

Layanan Pegawai Sub Bidang Pengembangan Kompetensi

Klik untuk melihat lebih detail layanan yang kami miliki.


Permintaan Data Pegawai Surat Ijin Belajar Surat Keterangan Belajar Surat Tugas Belajar

Sub Bidang Kepangkatan Dan Pensiun

Sub Bidang Sistem Informasi Pegawai

KPE Tertelan ATM (Bank Pembayar Gaji berbeda dengan Bank Tempat Transaksi)

Detail layanan KPE Tertelan ATM (Bank Pembayar Gaji berbeda dengan Bank Tempat Transaksi) sebagai berikut.

DEFINISI

Prosedur yang dilakukan apabila KPE yang berfungsi sebagai ATM tertelan pada mesin ATM

DASAR HUKUM

Keputusan Deputi INKA no.26/KEP/INKA/IV/2013

PROSEDUR

  1. PNS melaporkan KPE yang tertelan di mesin ATM kepada Bank pembayar gaji untuk melakukan pemblokiran sementara fungsi ATM di KPE.
  2. Bank pembayar gaji menerbitkan ATM sementara atas nomor rekening PNS yang bersangkutan.
  3. Bank pemilik ATM tempat kejadian KPE tertelan, melakukan proses pengembalian kepada pihak Bank pembayar gaji PNS yang bersangkutan
  4. Pihak Bank pembayar gaji menyerahkan dan mengaktifkan fungsi ATM-nya kepada PNS yang bersangkutan.
  5. Apabila dalam waktu 1 bulan KPE yang tertelan mesin ATM belum diterima kembali oleh PNS, maka Bank pembayar gaji membuat surat pernyataan bahwa KPE yang tertelan mesin ATM Bank lain tidak dikembalikan disertai dengan alasannya, sebagai dasar usul penerbitan ulang KPE tersebut bagi BKD.

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Foto Copy KTP yang masih berlaku (dilegalisir)

  2. SK CPNS

  3. SK PNS

  4. Buku Rekening Pembayaran Gaji PNS

KPE Tertelan ATM (Bank Pembayar Gaji sama dengan Bank tempat transaksi)

Detail layanan KPE Tertelan ATM (Bank Pembayar Gaji sama dengan Bank tempat transaksi) sebagai berikut.

DEFINISI

Prosedur untuk KPE yang berfungsi sebagai ATM yang tertelan mesin ATM

DASAR HUKUM

Keputusan Deputi INKA No. 26/KEP/INKA/IV/2013 Tanggal 08 April 2013

PROSEDUR

  1. PNS melaporkan KPE yang tertelan di mesin ATM kepada Bank pembayar gaji untuk melakukan pemblokiran sementara fungsi ATM di KPE.
  2. Bank melakukan proses pengembalian KPE kepada PNS yang bersangkutan kurang dari 2 hari kerja.
  3. Bank menyerahkan dan mengaktifkan kembali fungsi ATM-nya kepada PNS yang bersangkutan.
  4. Apabila dalam waktu 1 bulan KPE yang tertelan mesin ATM belum diterima kembali oleh PNS, maka Bank pembayar gaji membuat surat pernyataan bahwa KPE yang tertelan mesin ATM Bank lain tidak dikembalikan disertai dengan alasannya, sebagai dasar usul penerbitan ulang KPE tersebut bagi BKD.

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Foto Copy KTP yang masih berlaku (dilegalisir)

  2. SK CPNS

  3. SK PNS

  4. Buku Rekening Pembayaran Gaji PNS

Pengajuan Kartu Isteri/Suami - Baru

Detail layanan Pengajuan Kartu Isteri/Suami - Baru sebagai berikut.

DEFINISI

Permohonan Baru Pengajuan Pembuatan Kartu Isteri/Suami yang merupakan identitas Isteri/Suami sah dari PNS, dalam rangka penertiban dan peningkatan Tata Usaha Kepegawaian.

DASAR HUKUM

1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS

PROSEDUR

  1. Mendaftar layanan di BKD DIY
  2. Mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan yang berhubungan dengan layanan
  3. Menunggu panggilan dari BKD (Sub Bidang Dokumentasi) apabila Kartu telah selesai dicetak

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Mengisi Formulir Lampiran I-A SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 (Laporan Perkawinan Pertama) bagi PNS yang melangsungkan pernikahan setelah April 1983

    Mengisi Formulir Lampiran I-B SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 (Laporan Perkawinan Janda/Duda) bagi PNS yang melangsungkan pernikahan lagi setelah April 1983

    Mengisi Formulir Lampiran XXII SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 (Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil) bagi PNS yang melangsungkan pernikahan sebelum April 1983

  2. Foto Copy Surat Nikah / Akta Perkawinan dan Surat Pemandian bagi yang beda nama / baptis (dilegalisir)

    Bagi PNS yang melangsungkan perkawinan Janda/Duda dilampiri dengan Foto Copy Surat Kematian Suami/Isteri atau Surat Perceraian (dilegalisir)

  3. Foto Copy SK Kenaikan Pangkat terakhir (dilegalisir)

  4. Pas Photo Hitam Putih dari Isteri/Suami PNS ukuran 3x4 cm sebanyak 5 (lima) lembar (dilegalisir)

Pengajuan Kartu Isteri/Suami - Hilang

Detail layanan Pengajuan Kartu Isteri/Suami - Hilang sebagai berikut.

DEFINISI

Permohonan Pengajuan Penggantian Kartu Isteri/Suami PNS yang hilang, dalam rangka penertiban dan peningkatan Tata Usaha Kepegawaian.

DASAR HUKUM

1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

PROSEDUR

  1. Mendaftar layanan di BKD DIY
  2. Mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan yang berhubungan dengan layanan
  3. Menunggu panggilan dari BKD (Sub Bidang Dokumentasi) apabila Kartu telah selesai dicetak

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Persyaratan sama dengan usul Karis/Karsu baru.

  2. Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia Rangkap 3 (tiga) lembar, terdiri dari 1 lembar Asli dan 2 lembar foto copy dilegalisir.

  3. Mengisi Formulir Lampiran XXX SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 (Laporan Kehilangan Karis/Karsu) ditunjukan kepada Kepala Instansi yang diketahui oleh atasan langsung serendah-rendahnya Eselon IV

     

Pengajuan Kartu Isteri/Suami - Ralat

Detail layanan Pengajuan Kartu Isteri/Suami - Ralat sebagai berikut.

DEFINISI

Permohonan Ralat bagi Kartu Isteri/Suami PNS, dalam rangka penertiban dan peningkatan Tata Usaha Kepegawaian.

DASAR HUKUM

1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.