Pelayanan Prima adalah Unggulan Kami



Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Kyai Mojo No.56 Yogyakarta 55244 Telp. (0274) 562150 Psw 2900-2931, Fax. Psw 2903,(0274) 512080
Website : http://bkd.jogjaprov.go.id E-mail : bkd@jogjaprov.go.id

Layanan Kepegawaian Daerah

Pilih Layanan sesuai dengan bagian kepegawaian terkait

klik untuk memilih informasi layanan pada masing-masing bidang.


Sub Bidang Mutasi Jabatan Sub Bidang Pengelolaan Mutu Dan Dokumentasi Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Sub Bidang Kepangkatan Dan Pensiun Sub Bidang Sistem Informasi Pegawai

Cek Status Permohonan Pegawai

Masukkan Nomor Permohonan Untuk Mencari Tahu Status Permohonan anda


Contoh No. Permohonan: 123321

Sub Bidang Mutasi Jabatan

Sub Bidang Pengelolaan Mutu Dan Dokumentasi

Sub Bidang Pengembangan Kompetensi

Layanan Pegawai Sub Bidang Pengembangan Kompetensi

Klik untuk melihat lebih detail layanan yang kami miliki.


Permintaan Data Pegawai Surat Ijin Belajar Surat Keterangan Belajar Surat Tugas Belajar

Sub Bidang Kepangkatan Dan Pensiun

Sub Bidang Sistem Informasi Pegawai

KPE Tertelan ATM (Bank Pembayar Gaji berbeda dengan Bank Tempat Transaksi)

Detail layanan KPE Tertelan ATM (Bank Pembayar Gaji berbeda dengan Bank Tempat Transaksi) sebagai berikut.

DEFINISI

Prosedur yang dilakukan apabila KPE yang berfungsi sebagai ATM tertelan pada mesin ATM

DASAR HUKUM

Keputusan Deputi INKA no.26/KEP/INKA/IV/2013

PROSEDUR

  1. PNS melaporkan KPE yang tertelan di mesin ATM kepada Bank pembayar gaji untuk melakukan pemblokiran sementara fungsi ATM di KPE.
  2. Bank pembayar gaji menerbitkan ATM sementara atas nomor rekening PNS yang bersangkutan.
  3. Bank pemilik ATM tempat kejadian KPE tertelan, melakukan proses pengembalian kepada pihak Bank pembayar gaji PNS yang bersangkutan
  4. Pihak Bank pembayar gaji menyerahkan dan mengaktifkan fungsi ATM-nya kepada PNS yang bersangkutan.
  5. Apabila dalam waktu 1 bulan KPE yang tertelan mesin ATM belum diterima kembali oleh PNS, maka Bank pembayar gaji membuat surat pernyataan bahwa KPE yang tertelan mesin ATM Bank lain tidak dikembalikan disertai dengan alasannya, sebagai dasar usul penerbitan ulang KPE tersebut bagi BKD.

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Foto Copy KTP yang masih berlaku (dilegalisir)

  2. SK CPNS

  3. SK PNS

  4. Buku Rekening Pembayaran Gaji PNS

KPE Tertelan ATM (Bank Pembayar Gaji sama dengan Bank tempat transaksi)

Detail layanan KPE Tertelan ATM (Bank Pembayar Gaji sama dengan Bank tempat transaksi) sebagai berikut.

DEFINISI

Prosedur untuk KPE yang berfungsi sebagai ATM yang tertelan mesin ATM

DASAR HUKUM

Keputusan Deputi INKA No. 26/KEP/INKA/IV/2013 Tanggal 08 April 2013

PROSEDUR

  1. PNS melaporkan KPE yang tertelan di mesin ATM kepada Bank pembayar gaji untuk melakukan pemblokiran sementara fungsi ATM di KPE.
  2. Bank melakukan proses pengembalian KPE kepada PNS yang bersangkutan kurang dari 2 hari kerja.
  3. Bank menyerahkan dan mengaktifkan kembali fungsi ATM-nya kepada PNS yang bersangkutan.
  4. Apabila dalam waktu 1 bulan KPE yang tertelan mesin ATM belum diterima kembali oleh PNS, maka Bank pembayar gaji membuat surat pernyataan bahwa KPE yang tertelan mesin ATM Bank lain tidak dikembalikan disertai dengan alasannya, sebagai dasar usul penerbitan ulang KPE tersebut bagi BKD.

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Foto Copy KTP yang masih berlaku (dilegalisir)

  2. SK CPNS

  3. SK PNS

  4. Buku Rekening Pembayaran Gaji PNS

Pengajuan Kartu Isteri/Suami - Baru

Detail layanan Pengajuan Kartu Isteri/Suami - Baru sebagai berikut.

DEFINISI

Permohonan Baru Pengajuan Pembuatan Kartu Isteri/Suami yang merupakan identitas Isteri/Suami sah dari PNS, dalam rangka penertiban dan peningkatan Tata Usaha Kepegawaian.

DASAR HUKUM

1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS

PROSEDUR

  1. Mendaftar layanan di BKD DIY
  2. Mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan yang berhubungan dengan layanan
  3. Menunggu panggilan dari BKD (Sub Bidang Dokumentasi) apabila Kartu telah selesai dicetak

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Mengisi Formulir Lampiran I-A SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 (Laporan Perkawinan Pertama) bagi PNS yang melangsungkan pernikahan setelah April 1983

    Mengisi Formulir Lampiran I-B SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 (Laporan Perkawinan Janda/Duda) bagi PNS yang melangsungkan pernikahan lagi setelah April 1983

    Mengisi Formulir Lampiran XXII SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 (Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil) bagi PNS yang melangsungkan pernikahan sebelum April 1983

  2. Foto Copy Surat Nikah / Akta Perkawinan dan Surat Pemandian bagi yang beda nama / baptis (dilegalisir)

    Bagi PNS yang melangsungkan perkawinan Janda/Duda dilampiri dengan Foto Copy Surat Kematian Suami/Isteri atau Surat Perceraian (dilegalisir)

  3. Foto Copy SK Kenaikan Pangkat terakhir (dilegalisir)

  4. Pas Photo Hitam Putih dari Isteri/Suami PNS ukuran 3x4 cm sebanyak 5 (lima) lembar (dilegalisir)

Pengajuan Kartu Isteri/Suami - Hilang

Detail layanan Pengajuan Kartu Isteri/Suami - Hilang sebagai berikut.

DEFINISI

Permohonan Pengajuan Penggantian Kartu Isteri/Suami PNS yang hilang, dalam rangka penertiban dan peningkatan Tata Usaha Kepegawaian.

DASAR HUKUM

1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

PROSEDUR

  1. Mendaftar layanan di BKD DIY
  2. Mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan yang berhubungan dengan layanan
  3. Menunggu panggilan dari BKD (Sub Bidang Dokumentasi) apabila Kartu telah selesai dicetak

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Persyaratan sama dengan usul Karis/Karsu baru.

  2. Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia Rangkap 3 (tiga) lembar, terdiri dari 1 lembar Asli dan 2 lembar foto copy dilegalisir.

  3. Mengisi Formulir Lampiran XXX SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 (Laporan Kehilangan Karis/Karsu) ditunjukan kepada Kepala Instansi yang diketahui oleh atasan langsung serendah-rendahnya Eselon IV

     

Pengajuan Kartu Isteri/Suami - Ralat

Detail layanan Pengajuan Kartu Isteri/Suami - Ralat sebagai berikut.

DEFINISI

Permohonan Ralat bagi Kartu Isteri/Suami PNS, dalam rangka penertiban dan peningkatan Tata Usaha Kepegawaian.

DASAR HUKUM

1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

PROSEDUR

  1. Mendaftar layanan di BKD DIY
  2. Mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan yang berhubungan dengan layanan
  3. Menunggu panggilan dari BKD (Sub Bidang Dokumentasi) apabila Kartu telah selesai dicetak

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Kartu yang akan diralat dilampirkan beserta data pendukung yang benar.

  2. Pas Photo Hitam Putih dari Isteri/Suami PNS ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pengajuan Kartu Pegawai - Baru

Detail layanan Pengajuan Kartu Pegawai - Baru sebagai berikut.

DEFINISI

Permohonan baru pengajuan kartu pegawaisebagai kartu identitas PNS, dalam rangka penertiban dan peningkatan Tata Usaha Kepegawaian.

DASAR HUKUM

1. Surat Kepala BAKN Nomor 066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil

2. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BAKN Nomor 217 Tahun 1974 dan Nomor 070/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil bagi PNS Daerah

 

PROSEDUR

  1. Mendaftar layanan di BKD DIY
  2. Mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan yang berhubungan dengan layanan
  3. Menunggu panggilan dari BKD (Sub Bidang Dokumentasi) apabila Kartu telah selesai dicetak

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Foto Copy SK Calon PNS (dilegalisir)

  2. Foto Copy SK PNS (dilegalisir)

  3. Foto Copy STTPL (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan) Pra Jabatan (dilegalisir)

  4. Pas Photo Hitam Putih PNS ukuran 3x4 cm sebanyak 5 (lima) lembar (dilegalisir)

Pengajuan Kartu Pegawai - Hilang

Detail layanan Pengajuan Kartu Pegawai - Hilang sebagai berikut.

DEFINISI

Permohonan Pengajuan Penggantian Kartu Pegawai PNS yang hilang, dalam rangka penertiban dan peningkatan Tata Usaha Kepegawaian.

DASAR HUKUM

1. Surat Kepala BAKN Nomor 066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil

2. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BAKN Nomor 217 Tahun 1974 dan Nomor 070/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil bagi PNS Daerah

PROSEDUR

  1. Mendaftar layanan di BKD DIY
  2. Mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan yang berhubungan dengan layanan
  3. Menunggu panggilan dari BKD (Sub Bidang Dokumentasi) apabila Kartu telah selesai dicetak

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Persyaratan sama dengan usul Karpeg baru.

  2. Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia Rangkap 3 (tiga) lembar, terdiri dari 1 lembar Asli dan 2 lembar foto copy dilegalisir.

  3. Mengisi Formulir Lampiran X SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 (Laporan Kehilangan Karpeg) ditujukan kepada Kepala Instansi yang diketahui oleh atasan langsung serendah-rendahnya Eselon IV.

Pengajuan Kartu Pegawai - Ralat

Detail layanan Pengajuan Kartu Pegawai - Ralat sebagai berikut.

DEFINISI

ermohonan Ralat bagi Kartu Pegawai PNS, dalam rangka penertiban dan peningkatan Tata Usaha Kepegawaian.

DASAR HUKUM

1. Surat Kepala BAKN Nomor 066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil

2. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BAKN Nomor 217 Tahun 1974 dan Nomor 070/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil bagi PNS Daerah

PROSEDUR

  1. Mendaftar layanan di BKD DIY
  2. Mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan yang berhubungan dengan layanan
  3. Menunggu panggilan dari BKD (Sub Bidang Dokumentasi) apabila Kartu telah selesai dicetak

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Kartu yang akan diralat dilampirkan beserta data pendukung yang benar.

  2. Pas Photo Hitam Putih PNS ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pengajuan Kartu Peserta Taspen - Baru

Detail layanan Pengajuan Kartu Peserta Taspen - Baru sebagai berikut.

DEFINISI

Permohonan Baru Pengajuan Kartu Peserta Taspen PNS, dalam rangka penertiban dan peningkatan Tata Usaha Kepegawaian.

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Asuransi Sosial PNS.

PROSEDUR

  1. Mendaftar layanan di BKD DIY
  2. Mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan yang berhubungan dengan layanan
  3. Menunggu panggilan dari BKD (Sub Bidang Dokumentasi) apabila Kartu telah selesai dicetak

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Foto Copy SK Calon PNS (dilegalisir)

  2. Foto Copy SK PNS / SK Kenaikan Pangkat Terakhir (dilegalisir)

  3. Foto Copy SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas) sebagai Calon PNS (dilegalisir)

  4. Foto Copy Kp4 (dilegalisir)

  5. Foto Copy KTP yang masih berlaku (dilegalisir)

Pengajuan Kartu Peserta Taspen - Hilang

Detail layanan Pengajuan Kartu Peserta Taspen - Hilang sebagai berikut.

DEFINISI

Permohonan Pengajuan Penggantian Kartu Taspen PNS yang hilang, dalam rangka penertiban dan peningkatan Tata Usaha Kepegawaian.

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Asuransi Sosial PNS.

PROSEDUR

  1. Mendaftar layanan di BKD DIY
  2. Mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan yang berhubungan dengan layanan
  3. Menunggu panggilan dari BKD (Sub Bidang Dokumentasi) apabila Kartu telah selesai dicetak

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Persyaratan kelengkapan berkas sama dengan usul Kartu Peserta Taspen baru.

  2. Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia Rangkap 3 (tiga) lembar, terdiri dari 1 lembar Asli dan 2 lembar foto copy dilegalisir.

Pengajuan Kartu Peserta Taspen - Ralat

Detail layanan Pengajuan Kartu Peserta Taspen - Ralat sebagai berikut.

DEFINISI

Permohonan Ralat bagi Kartu Taspen PNS, dalam rangka penertiban dan peningkatan Tata Usaha Kepegawaian.

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Asuransi Sosial PNS.

PROSEDUR

  1. Mendaftar layanan di BKD DIY
  2. Mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan yang berhubungan dengan layanan
  3. Menunggu panggilan dari BKD (Sub Bidang Dokumentasi) apabila Kartu telah selesai dicetak

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Kartu Peserta Taspen yang akan diralat dilampirkan beserta data pendukung yang benar.

Pengajuan Kenaikan Pangkat (SK KP) Jabatan Fungsional Tertentu PNS ke Gol IV/b ke Bawah

Detail layanan Pengajuan Kenaikan Pangkat (SK KP) Jabatan Fungsional Tertentu PNS ke Gol IV/b ke Bawah sebagai berikut.

DEFINISI

Proses Pengajuan Kenaikan Pangkat (SK KP) Jabatan Fungsional Tertentu PNS ke Gol IV/b ke Bawah

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009

7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

8. Keputusan Kepala Badang Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawain Negeri Sipil

9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 248 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

PROSEDUR

  1. Mengumpulkan berkas usul Kenaikan Pangkat (KP) dari instansi
  2. Meneliti berkas usul KP dan kelengkapannya
  3. Entri Data PNS yang diusulkan KPnya dalam SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)
  4. Mencetak Surat Pengantar KP kolektif dan Nota Usul per PNS
  5. Penandatanganan surat pengantar KP Kolektif dan nota usul KP per PNS
  6. Pengusulan KP dan kelengkapannya ke Kanreg I BKN
  7. Penerimaan Nota Persetujuan Teknis Kanreg I BKN
  8. Penyusunan Rencana SK KP Kolektif
  9. Penandatanganan dan Penetapan SK KP Kolektif
  10. Pembuatan Petikan SK KP
  11. Penandatanganan Petikan SK KP
  12. Penggandaan dan Penyerahan SK KP dan Petikannya

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Fotokopi Sah SK Pangkat Terakhir (minimal 2 tahun dlm pangkat terakhir)

  2. Fotokopi Sah SKP dua tahun terakhir, tiap unsurnya minimal bernilai baik

  3. Fotokopi Sah SKP satu tahun terakhir, tiap unsurnya minimal bernilai baik

  4. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir (penetapan maksimal Januari untuk KP April, maksimal Juli utk KP Okt)

  5. Fotokopi Sah Penetapan PAK sebelumnya

  6. Fotokopi Sah SK Jabatan Terakhir atau kenaikan jabatan apabila naik jenjang jabatan

  7. Fotokopi Sah KARPEG/KPE

  8. Fotokopi Sah SK Konversi NIP

  9. Fotokopi Sah Surat Ijin Belajar

  10. Fotokopi Sah ijazah terakhir

  11. Fotokopi Sah transkip nilai

  12. Fotokopi Sah SK Tugas Belajar

  13. Fotokopi Sah SK Pemberhentian Sementara dari JFT selama TB

  14. Fotokopi Sah SK Pengaktifan kembali PNS setelah TB

  15. Fotokopi Sah SK Pengangkatan kembali sebagai/ dalam JFT/Strukturan setelah TB

  16. Fotokopi Sah SK Pindah Wilayah Kerja

Pengajuan Kenaikan Pangkat (SK KP) Jabatan Strukturan PNS ke Gol IV/b ke Bawah

Detail layanan Pengajuan Kenaikan Pangkat (SK KP) Jabatan Strukturan PNS ke Gol IV/b ke Bawah sebagai berikut.

DEFINISI

Pengajuan Kenaikan Pangkat (SK KP) Jabatan Strukturan PNS ke Gol IV/b ke Bawah

DASAR HUKUM

</