Pelayanan Prima adalah Unggulan Kami



Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Kyai Mojo No.56 Yogyakarta 55244 Telp. (0274) 562150 Psw 2900-2931, Fax. Psw 2903,(0274) 512080
Website : http://bkd.jogjaprov.go.id E-mail : bkd@jogjaprov.go.id

Layanan Kepegawaian Daerah

Pilih Layanan sesuai dengan bagian kepegawaian terkait

klik untuk memilih informasi layanan pada masing-masing bidang.


Sub Bidang Mutasi Jabatan Sub Bidang Dokumentasi Sub Bidang Pengembangan Karier Sub Bidang Kepangkatan Dan Pensiun Sub Bidang SIMPEG

Cek Status Permohonan Pegawai

Masukkan Nomor Permohonan Untuk Mencari Tahu Status Permohonan anda


Contoh No. Permohonan: 123321

Sub Bidang Mutasi Jabatan

Sub Bidang Dokumentasi

Sub Bidang Pengembangan Karier

Layanan Pegawai Sub Bidang Pengembangan Karier

Klik untuk melihat lebih detail layanan yang kami miliki.


Surat Ijin Belajar Surat Ijin Kursus Surat Keterangan Belajar Surat Tugas Belajar

Sub Bidang Kepangkatan Dan Pensiun

Sub Bidang SIMPEG

KPE Tertelan ATM (Bank Pembayar Gaji berbeda dengan Bank Tempat Transaksi)

Detail layanan KPE Tertelan ATM (Bank Pembayar Gaji berbeda dengan Bank Tempat Transaksi) sebagai berikut.

DEFINISI

Prosedur yang dilakukan apabila KPES yang berfungsi sebagai ATM tertelan pada mesin ATM

DASAR HUKUM

Keputusan Deputi INKA no.26/KEP/INKA/IV/2013

PROSEDUR

  1. PNS melaporkan KPE yang tertelan di mesin ATM kepada Bank pembayar gaji untuk melakukan pemblokiran sementara fungsi ATM di KPE.
  2. Bank pembayar gaji menerbitkan ATM sementara atas nomor rekening PNS yang bersangkutan.
  3. Bank pemilik ATM tempat kejadian KPE tertelan, melakukan proses pengembalian kepada pihak Bank pembayar gaji PNS yang bersangkutan
  4. Pihak Bank pembayar gaji menyerahkan dan mengaktifkan fungsi ATM-nya kepada PNS yang bersangkutan.
  5. Apabila dalam waktu 1 bulan KPE yang tertelan mesin ATM belum diterima kembali oleh PNS, maka Bank pembayar gaji membuat surat pernyataan bahwa KPE yang tertelan mesin ATM Bank lain tidak dikembalikan disertai dengan alasannya, sebagai dasar usul penerbitan ulang KPE tersebut bagi BKD.

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Foto Copy KTP yang masih berlaku (dilegalisir)

  2. SK CPNS

  3. SK PNS

  4. Buku Rekening Pembayaran Gaji PNS

KPE Tertelan ATM (Bank Pembayar Gaji sama dengan Bank tempat transaksi)

Detail layanan KPE Tertelan ATM (Bank Pembayar Gaji sama dengan Bank tempat transaksi) sebagai berikut.

DEFINISI

Prosedur untuk KPE yang berfungsi sebagai ATM yang tertelan mesin ATM

DASAR HUKUM

Keputusan Deputi INKA No. 26/KEP/INKA/IV/2013 Tanggal 08 April 2013

PROSEDUR

  1. PNS melaporkan KPE yang tertelan di mesin ATM kepada Bank pembayar gaji untuk melakukan pemblokiran sementara fungsi ATM di KPE.
  2. Bank melakukan proses pengembalian KPE kepada PNS yang bersangkutan kurang dari 2 hari kerja.
  3. Bank menyerahkan dan mengaktifkan kembali fungsi ATM-nya kepada PNS yang bersangkutan.
  4. Apabila dalam waktu 1 bulan KPE yang tertelan mesin ATM belum diterima kembali oleh PNS, maka Bank pembayar gaji membuat surat pernyataan bahwa KPE yang tertelan mesin ATM Bank lain tidak dikembalikan disertai dengan alasannya, sebagai dasar usul penerbitan ulang KPE tersebut bagi BKD.

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Foto Copy KTP yang masih berlaku (dilegalisir)

  2. SK CPNS

  3. SK PNS

  4. Buku Rekening Pembayaran Gaji PNS

Pengajuan Kartu Isteri/Suami - Baru

Detail layanan Pengajuan Kartu Isteri/Suami - Baru sebagai berikut.

DEFINISI

Permohonan Baru Pengajuan Pembuatan Kartu Isteri/Suami yang merupakan identitas Isteri/Suami sah dari PNS, dalam rangka penertiban dan peningkatan Tata Usaha Kepegawaian.

DASAR HUKUM

1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS

PROSEDUR

  1. Mendaftar layanan di BKD DIY
  2. Mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan yang berhubungan dengan layanan
  3. Menunggu panggilan dari BKD (Sub Bidang Dokumentasi) apabila Kartu telah selesai dicetak

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Mengisi Formulir Lampiran I-A SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 (Laporan Perkawinan Pertama) bagi PNS yang melangsungkan pernikahan setelah April 1983

    Mengisi Formulir Lampiran I-B SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 (Laporan Perkawinan Janda/Duda) bagi PNS yang melangsungkan pernikahan lagi setelah April 1983

    Mengisi Formulir Lampiran XXII SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 (Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil) bagi PNS yang melangsungkan pernikahan sebelum April 1983

  2. Foto Copy Surat Nikah / Akta Perkawinan dan Surat Pemandian bagi yang beda nama / baptis (dilegalisir)

    Bagi PNS yang melangsungkan perkawinan Janda/Duda dilampiri dengan Foto Copy Surat Kematian Suami/Isteri atau Surat Perceraian (dilegalisir)

  3. Foto Copy SK Kenaikan Pangkat terakhir (dilegalisir)

  4. Pas Photo Hitam Putih dari Isteri/Suami PNS ukuran 3x4 cm sebanyak 5 (lima) lembar (dilegalisir)

Pengajuan Kartu Isteri/Suami - Hilang

Detail layanan Pengajuan Kartu Isteri/Suami - Hilang sebagai berikut.

DEFINISI

Permohonan Pengajuan Penggantian Kartu Isteri/Suami PNS yang hilang, dalam rangka penertiban dan peningkatan Tata Usaha Kepegawaian.

DASAR HUKUM

1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

PROSEDUR

  1. Mendaftar layanan di BKD DIY
  2. Mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan yang berhubungan dengan layanan
  3. Menunggu panggilan dari BKD (Sub Bidang Dokumentasi) apabila Kartu telah selesai dicetak

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Persyaratan sama dengan usul Karis/Karsu baru.

  2. Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia Rangkap 3 (tiga) lembar, terdiri dari 1 lembar Asli dan 2 lembar foto copy dilegalisir.

  3. Mengisi Formulir Lampiran XXX SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 (Laporan Kehilangan Karis/Karsu) ditunjukan kepada Kepala Instansi yang diketahui oleh atasan langsung serendah-rendahnya Eselon IV

     

Pengajuan Kartu Isteri/Suami - Ralat

Detail layanan Pengajuan Kartu Isteri/Suami - Ralat sebagai berikut.

DEFINISI

Permohonan Ralat bagi Kartu Isteri/Suami PNS, dalam rangka penertiban dan peningkatan Tata Usaha Kepegawaian.

DASAR HUKUM

1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

PROSEDUR

  1. Mendaftar layanan di BKD DIY
  2. Mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan yang berhubungan dengan layanan
  3. Menunggu panggilan dari BKD (Sub Bidang Dokumentasi) apabila Kartu telah selesai dicetak

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Kartu yang akan diralat dilampirkan beserta data pendukung yang benar.

  2. Pas Photo Hitam Putih dari Isteri/Suami PNS ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pengajuan Kartu Pegawai - Baru

Detail layanan Pengajuan Kartu Pegawai - Baru sebagai berikut.

DEFINISI

Permohonan baru pengajuan kartu pegawaisebagai kartu identitas PNS, dalam rangka penertiban dan peningkatan Tata Usaha Kepegawaian.

DASAR HUKUM

1. Surat Kepala BAKN Nomor 066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil

2. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BAKN Nomor 217 Tahun 1974 dan Nomor 070/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil bagi PNS Daerah

 

PROSEDUR

  1. Mendaftar layanan di BKD DIY
  2. Mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan yang berhubungan dengan layanan
  3. Menunggu panggilan dari BKD (Sub Bidang Dokumentasi) apabila Kartu telah selesai dicetak

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Foto Copy SK Calon PNS (dilegalisir)

  2. Foto Copy SK PNS (dilegalisir)

  3. Foto Copy STTPL (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan) Pra Jabatan (dilegalisir)

  4. Pas Photo Hitam Putih PNS ukuran 3x4 cm sebanyak 5 (lima) lembar (dilegalisir)

Pengajuan Kartu Pegawai - Hilang

Detail layanan Pengajuan Kartu Pegawai - Hilang sebagai berikut.

DEFINISI

Permohonan Pengajuan Penggantian Kartu Pegawai PNS yang hilang, dalam rangka penertiban dan peningkatan Tata Usaha Kepegawaian.

DASAR HUKUM

1. Surat Kepala BAKN Nomor 066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil

2. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BAKN Nomor 217 Tahun 1974 dan Nomor 070/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil bagi PNS Daerah

PROSEDUR

  1. Mendaftar layanan di BKD DIY
  2. Mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan yang berhubungan dengan layanan
  3. Menunggu panggilan dari BKD (Sub Bidang Dokumentasi) apabila Kartu telah selesai dicetak

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Persyaratan sama dengan usul Karpeg baru.

  2. Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia Rangkap 3 (tiga) lembar, terdiri dari 1 lembar Asli dan 2 lembar foto copy dilegalisir.

  3. Mengisi Formulir Lampiran X SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 (Laporan Kehilangan Karpeg) ditujukan kepada Kepala Instansi yang diketahui oleh atasan langsung serendah-rendahnya Eselon IV.

Pengajuan Kartu Pegawai - Ralat

Detail layanan Pengajuan Kartu Pegawai - Ralat sebagai berikut.

DEFINISI

ermohonan Ralat bagi Kartu Pegawai PNS, dalam rangka penertiban dan peningkatan Tata Usaha Kepegawaian.

DASAR HUKUM

1. Surat Kepala BAKN Nomor 066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil

2. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BAKN Nomor 217 Tahun 1974 dan Nomor 070/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil bagi PNS Daerah

PROSEDUR

  1. Mendaftar layanan di BKD DIY
  2. Mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan yang berhubungan dengan layanan
  3. Menunggu panggilan dari BKD (Sub Bidang Dokumentasi) apabila Kartu telah selesai dicetak

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Kartu yang akan diralat dilampirkan beserta data pendukung yang benar.

  2. Pas Photo Hitam Putih PNS ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pengajuan Kartu Peserta Taspen - Baru

Detail layanan Pengajuan Kartu Peserta Taspen - Baru sebagai berikut.

DEFINISI

Permohonan Baru Pengajuan Kartu Peserta Taspen PNS, dalam rangka penertiban dan peningkatan Tata Usaha Kepegawaian.

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Asuransi Sosial PNS.

PROSEDUR

  1. Mendaftar layanan di BKD DIY
  2. Mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan yang berhubungan dengan layanan
  3. Menunggu panggilan dari BKD (Sub Bidang Dokumentasi) apabila Kartu telah selesai dicetak

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Foto Copy SK Calon PNS (dilegalisir)

  2. Foto Copy SK PNS / SK Kenaikan Pangkat Terakhir (dilegalisir)

  3. Foto Copy SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas) sebagai Calon PNS (dilegalisir)

  4. Foto Copy Kp4 (dilegalisir)

  5. Foto Copy KTP yang masih berlaku (dilegalisir)

Pengajuan Kartu Peserta Taspen - Hilang

Detail layanan Pengajuan Kartu Peserta Taspen - Hilang sebagai berikut.

DEFINISI

Permohonan Pengajuan Penggantian Kartu Taspen PNS yang hilang, dalam rangka penertiban dan peningkatan Tata Usaha Kepegawaian.

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Asuransi Sosial PNS.

PROSEDUR

  1. Mendaftar layanan di BKD DIY
  2. Mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan yang berhubungan dengan layanan
  3. Menunggu panggilan dari BKD (Sub Bidang Dokumentasi) apabila Kartu telah selesai dicetak

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Persyaratan kelengkapan berkas sama dengan usul Kartu Peserta Taspen baru.

  2. Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia Rangkap 3 (tiga) lembar, terdiri dari 1 lembar Asli dan 2 lembar foto copy dilegalisir.

Pengajuan Kartu Peserta Taspen - Ralat

Detail layanan Pengajuan Kartu Peserta Taspen - Ralat sebagai berikut.

DEFINISI

Permohonan Ralat bagi Kartu Taspen PNS, dalam rangka penertiban dan peningkatan Tata Usaha Kepegawaian.

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Asuransi Sosial PNS.

PROSEDUR

  1. Mendaftar layanan di BKD DIY
  2. Mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan yang berhubungan dengan layanan
  3. Menunggu panggilan dari BKD (Sub Bidang Dokumentasi) apabila Kartu telah selesai dicetak

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Kartu Peserta Taspen yang akan diralat dilampirkan beserta data pendukung yang benar.

Pengajuan Kenaikan Pangkat (SK KP) Jabatan Fungsional Tertentu PNS ke Gol IV/b ke Bawah

Detail layanan Pengajuan Kenaikan Pangkat (SK KP) Jabatan Fungsional Tertentu PNS ke Gol IV/b ke Bawah sebagai berikut.

DEFINISI

Proses Pengajuan Kenaikan Pangkat (SK KP) Jabatan Fungsional Tertentu PNS ke Gol IV/b ke Bawah

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009

7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

8. Keputusan Kepala Badang Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawain Negeri Sipil

9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 248 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

PROSEDUR

  1. Mengumpulkan berkas usul Kenaikan Pangkat (KP) dari instansi
  2. Meneliti berkas usul KP dan kelengkapannya
  3. Entri Data PNS yang diusulkan KPnya dalam SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)
  4. Mencetak Surat Pengantar KP kolektif dan Nota Usul per PNS
  5. Penandatanganan surat pengantar KP Kolektif dan nota usul KP per PNS
  6. Pengusulan KP dan kelengkapannya ke Kanreg I BKN
  7. Penerimaan Nota Persetujuan Teknis Kanreg I BKN
  8. Penyusunan Rencana SK KP Kolektif
  9. Penandatanganan dan Penetapan SK KP Kolektif
  10. Pembuatan Petikan SK KP
  11. Penandatanganan Petikan SK KP
  12. Penggandaan dan Penyerahan SK KP dan Petikannya

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Fotokopi Sah SK Pangkat Terakhir (minimal 2 tahun dlm pangkat terakhir)

  2. Fotokopi Sah SKP dua tahun terakhir, tiap unsurnya minimal bernilai baik

  3. Fotokopi Sah SKP satu tahun terakhir, tiap unsurnya minimal bernilai baik

  4. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir (penetapan maksimal Januari untuk KP April, maksimal Juli utk KP Okt)

  5. Fotokopi Sah Penetapan PAK sebelumnya

  6. Fotokopi Sah SK Jabatan Terakhir atau kenaikan jabatan apabila naik jenjang jabatan

  7. Fotokopi Sah KARPEG/KPE

  8. Fotokopi Sah SK Konversi NIP

  9. Fotokopi Sah Surat Ijin Belajar

  10. Fotokopi Sah ijazah terakhir

  11. Fotokopi Sah transkip nilai

  12. Fotokopi Sah SK Tugas Belajar

  13. Fotokopi Sah SK Pemberhentian Sementara dari JFT selama TB

  14. Fotokopi Sah SK Pengaktifan kembali PNS setelah TB

  15. Fotokopi Sah SK Pengangkatan kembali sebagai/ dalam JFT/Strukturan setelah TB

  16. Fotokopi Sah SK Pindah Wilayah Kerja

Pengajuan Kenaikan Pangkat (SK KP) Jabatan Strukturan PNS ke Gol IV/b ke Bawah

Detail layanan Pengajuan Kenaikan Pangkat (SK KP) Jabatan Strukturan PNS ke Gol IV/b ke Bawah sebagai berikut.

DEFINISI

Pengajuan Kenaikan Pangkat (SK KP) Jabatan Strukturan PNS ke Gol IV/b ke Bawah

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009

7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

8. Keputusan Kepala Badang Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawain Negeri Sipil

9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 248 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

PROSEDUR

  1. Mengumpulkan berkas usul Kenaikan Pangkat (KP) dari instansi
  2. Meneliti berkas usul KP dan kelengkapannya
  3. Entri Data PNS yang diusulkan KPnya dalam SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)
  4. Mencetak Surat Pengantar KP kolektif dan Nota Usul per PNS
  5. Penandatanganan surat pengantar KP Kolektif dan nota usul KP per PNS
  6. Pengusulan KP dan kelengkapannya ke Kanreg I BKN
  7. Penerimaan Nota Persetujuan Teknis Kanreg I BKN
  8. Penyusunan Rencana SK KP Kolektif
  9. Penandatanganan dan Penetapan SK KP Kolektif
  10. Pembuatan Petikan SK KP
  11. Penandatanganan Petikan SK KP
  12. Penggandaan dan Penyerahan SK KP dan Petikannya

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Fotokopi Sah SK Pangkat Terakhir (minimal 1 tahun apabila jab. Strukt. dibawah jenjang atau 4 tahun untuk yang sudah memenuhi jenjang)

  2. Fotokopi Sah SKP dua tahun terakhir, tiap unsurnya minimal bernilai baik

  3. Fotokopi Sah SKP satu tahun terakhir, tiap unsurnya minimal bernilai baik

  4. Fotokopi Sah SK Jabatan Terakhir (D4)

  5. Fotokopi Sah Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT)

  6. Fotokopi Sah Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) /BA Pelantikan

  7. Fotokopi Sah SK Jab. Eselon IV pertama kali

  8. Fotokopi Sah STLUD Tk. II apabila naik ke gol IV/a kecuali berijazah S2/ Memiliki Sertifikat Diklatpim III

  9. Fotokopi Sah SK Jab. Eselon III pertama kali

  10. Fotokopi Sah KARPEG/KPE

  11. Fotokopi Sah SK Konversi NIP

  12. Fotokopi Sah SK Pindah Wilayah Kerja

Pengajuan Kenaikan Pangkat (SK KP) Pilihan Peningkatan Pendidikan/ P.Ijasah PNS ke Gol IV/b ke Bawah

Detail layanan Pengajuan Kenaikan Pangkat (SK KP) Pilihan Peningkatan Pendidikan/ P.Ijasah PNS ke Gol IV/b ke Bawah sebagai berikut.

DEFINISI

Proses Pengajuan Kenaikan Pangkat (SK KP) Pilihan Peningkatan Pendidikan/ P.Ijasah PNS ke Gol IV/b ke Bawah

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009

7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

8. Keputusan Kepala Badang Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawain Negeri Sipil

9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 248 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

PROSEDUR

  1. Mengumpulkan berkas usul Kenaikan Pangkat (KP) dari instansi
  2. Meneliti berkas usul KP dan kelengkapannya
  3. Entri Data PNS yang diusulkan KPnya dalam SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)
  4. Mencetak Surat Pengantar KP kolektif dan Nota Usul per PNS
  5. Penandatanganan surat pengantar KP Kolektif dan nota usul KP per PNS
  6. Pengusulan KP dan kelengkapannya ke Kanreg I BKN
  7. Penerimaan Nota Persetujuan Teknis Kanreg I BKN
  8. Penyusunan Rencana SK KP Kolektif
  9. Penandatanganan dan Penetapan SK KP Kolektif
  10. Pembuatan Petikan SK KP
  11. Penandatanganan Petikan SK KP
  12. Penggandaan dan Penyerahan SK KP dan Petikannya

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Fotokopi Sah SK Pangkat Terakhir (minimal 1 tahun dalam pangkat ttt)

  2. Fotokopi Sah SKP dua tahun terakhir, tiap unsurnya minimal bernilai baik

  3. Fotokopi Sah SKP satu tahun terakhir, tiap unsurnya minimal bernilai baik

  4. Fotokopi Sah SK Jabatan Terakhir (D4)

  5. Fotokopi Sah Ijazah Terakhir dan Transkip nilai (mulai tahun 2013 Akreditasi minimal B)

  6. Fotokopi Sah transkip nilai

  7. Fotokopi Sah Surat Tugas Belajar/Izin Belajar, diterbitkan sebelum ybs lulus

  8. Fotokopi Sah Surat Tanda Lulus Ujian PI

  9. Uraian Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat Es II

  10. Fotokopi Sah KARPEG/KPE

  11. Fotokopi Sah SK Konversi NIP

  12. Fotokopi Sah SK Pindah Wilayah Kerja

Pengajuan Kenaikan Pangkat (SK KP) Reguler PNS ke Gol IV/b ke Bawah

Detail layanan Pengajuan Kenaikan Pangkat (SK KP) Reguler PNS ke Gol IV/b ke Bawah sebagai berikut.

DEFINISI

Proses Pengajuan Kenaikan Pangkat (SK KP) Reguler PNS ke Gol IV/b ke Bawah

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009

7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

8. Keputusan Kepala Badang Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawain Negeri Sipil

9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 248 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

PROSEDUR

  1. Mengumpulkan berkas usul Kenaikan Pangkat (KP) dari instansi
  2. Meneliti berkas usul KP dan kelengkapannya
  3. Entri Data PNS yang diusulkan KPnya dalam SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)
  4. Mencetak Surat Pengantar KP kolektif dan Nota Usul per PNS
  5. Penandatanganan surat pengantar KP Kolektif dan nota usul KP per PNS
  6. Pengusulan KP dan kelengkapannya ke Kanreg I BKN
  7. Penerimaan Nota Persetujuan Teknis Kanreg I BKN
  8. Penyusunan Rencana SK KP Kolektif
  9. Penandatanganan dan Penetapan SK KP Kolektif
  10. Pembuatan Petikan SK KP
  11. Penandatanganan Petikan SK KP
  12. Penggandaan dan Penyerahan SK KP dan Petikannya

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Fotokopi Sah SK Pangkat Terakhir (minimal 4 tahun dlm pangkat terakhir) / FC Sah SK CPNS dan SK PNS untuk Kenaikan Pangkat Pertama Kali

  2. Fotokopi Sah SKP dua tahun terakhir, tiap unsurnya minimal bernilai baik

  3. Fotokopi Sah SKP satu tahun terakhir, tiap unsurnya minimal bernilai baik

  4. Fotokopi Sah SK Jabatan Terakhir (D4)

  5. Fotokopi Sah Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Tk.I bagi yang naik ke gol III/a kecuali berijazah S1

  6. Fotokopi Sah ijazah S2 dan Transkip Nilai untuk KP yang naik ke gol IV/a 

  7. Fotokopi Sah Surat Ijin Belajar

  8. Fotokopi Sah ijazah terakhir

  9. Fotokopi Sah transkip nilai

  10. Fotokopi Sah SK Tugas Belajar

  11. Fotokopi Sah Pembebasan Sementara dari jabatan

  12. Fotokopi Sah Pengaktifan kembali

  13. Fotokopi Sah Pengangkatan kembali dalam jabatan

  14. Fotokopi Sah ijazah terakhir bagi KP Puncak

  15. Fotokopi Sah SK Konversi NIP

  16. Fotokopi Sah KARPEG/KPE

  17. Fotokopi Sah SK Pindah Wilayah Kerja

Pengajuan pencetakan dan penerbitan KPE

Detail layanan Pengajuan pencetakan dan penerbitan KPE sebagai berikut.

DEFINISI

Pengajuan pencetakan dan penerbitan KPE 

DASAR HUKUM

Dasar: Keputusan Deputi INKA No. 26/KEP/INKA/IV/2013

PROSEDUR

  1. BKD mengajukan permohonan penerbitan KPE ke BKN dengan melampirkan daftar nominatif PNS dalam bentuk hardcopy dan softcopy (Bagi PNS yang diangkat sejak 1 Maret 2008 wajib melampirkan SK CPNS dan SK PNS)
  2. BKD menetapkan Bank sebagai pembayar gaji PNS di lingkungannya dengan PKS yang diketahui oleh BKN, serta menyampaikan format logo Bank yang akan dicetak di KPE.
  3. BKN akan meproses pencetakan KPE
  4. BKN menyerahkan KPE ke BKD
  5. BKD menyerahkan KPE kepada Bank Pembayar Gaji untuk dipersonalisasi/diaktifasikan fungsi ATM-nya.
  6. Bank pembayar gaji melakukan aktifasi selambat-lambatnya 2 bulan setelah serah terima KPE dari BKN
  7. BKD menyerahkan KPE beserta PIN kepada PNS selambat-lambatnya 1 bulan setelah KPE dipersonalisasi Bank.

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Foto Copy KTP yang masih berlaku (dilegalisir)

  2. SK CPNS

  3. SK PNS

Pengajuan SK Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu PNS ke Gol IV/c ke Atas

Detail layanan Pengajuan SK Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu PNS ke Gol IV/c ke Atas sebagai berikut.

DEFINISI

Proses Pengajuan SK Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu PNS ke Gol IV/c ke Atas

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara

8. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c Ke Atas

PROSEDUR

  1. Mengumpulkan berkas usul Kenaikan Pangkat (KP) dari instansi
  2. Meneliti berkas usul KP dan kelengkapannya
  3. Entri Data PNS yang diusulkan KPnya dalam SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)
  4. Mencetak Surat Pengantar KP kolektif dan Nota Usul per PNS
  5. Penandatanganan surat pengantar KP Kolektif dan nota usul KP per PNS
  6. Pengusulan KP dan kelengkapannya ke Presiden dengan tembusan Kepala BKN Pusat
  7. Penerimaan SK KP dari Setkab
  8. Penyerahan SK KP

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Fotokopi Sah SK Pangkat Terakhir (minimal 2 tahun dlm pangkat terakhir)

  2. Fotokopi Sah SKP dua tahun terakhir, tiap unsurnya minimal bernilai baik

  3. Fotokopi Sah SKP satu tahun terakhir, tiap unsurnya minimal bernilai baik

  4. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir (penetapan maksimal Januari untuk KP April, maksimal Juli utk KP Okt)

  5. Fotokopi Sah Penetapan PAK sebelumnya

  6. Fotokopi Sah SK Jabatan Terakhir atau kenaikan jabatan apabila naik jenjang jabatan

  7. Fotokopi Sah KARPEG/KPE

  8. Fotokopi Sah SK Konversi NIP

  9. Fotokopi Sah Surat Ijin Belajar

  10. Fotokopi Sah ijazah terakhir

  11. Fotokopi Sah transkip nilai

  12. Fotokopi Sah SK Tugas Belajar

  13. Fotokopi Sah SK Pemberhentian Sementara dari JFT selama TB

  14. Fotokopi Sah SK Pengaktifan kembali PNS setelah TB

  15. Fotokopi Sah SK Pengangkatan kembali sebagai/ dalam JFT/Strukturan setelah TB

  16. Fotokopi Sah SK Pindah Wilayah Kerja

Pengajuan SK Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural Tertentu PNS ke Gol IV/c ke Atas

Detail layanan Pengajuan SK Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural Tertentu PNS ke Gol IV/c ke Atas sebagai berikut.

DEFINISI

Proses Pengajuan SK Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural Tertentu PNS ke Gol IV/c ke Atas

DASAR HUKUM

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara

9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c Ke Atas

PROSEDUR

  1. Mengumpulkan berkas usul Kenaikan Pangkat (KP) dari instansi
  2. Meneliti berkas usul KP dan kelengkapannya
  3. Entri Data PNS yang diusulkan KPnya dalam SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)
  4. Mencetak Surat Pengantar KP kolektif dan Nota Usul per PNS
  5. Penandatanganan surat pengantar KP Kolektif dan nota usul KP per PNS
  6. Pengusulan KP dan kelengkapannya ke Presiden dengan tembusan Kepala BKN Pusat
  7. Penerimaan SK KP dari Setkab
  8. Penyerahan SK KP

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Fotokopi Sah SK Pangkat Terakhir (minimal 1 tahun apabila jab. Strukt. dibawah jenjang atau 4 tahun untuk yang sudah memenuhi jenjang)

  2. Fotokopi Sah SKP dua tahun terakhir, tiap unsurnya minimal bernilai baik

  3. Fotokopi Sah SKP satu tahun terakhir, tiap unsurnya minimal bernilai baik

  4. Fotokopi Sah SK Jabatan Terakhir (D4)

  5. Fotokopi Sah Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT)

  6. Fotokopi Sah Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) /BA Pelantikan

  7. Fotokopi Sah SK Jab. Eselon IV pertama kali

  8. Fotokopi Sah STLUD Tk. II apabila naik ke gol IV/a kecuali berijazah S2/ Memiliki Sertifikat Diklatpim III

  9. Fotokopi Sah SK Jab. Eselon III pertama kali

  10. Fotokopi Sah KARPEG/KPE

  11. Fotokopi Sah SK Konversi NIP

  12. Fotokopi Sah SK Pindah Wilayah Kerja

Pengajuan SK Kenaikan Pangkat Pilihan Peningkatan Pendidikan/ P.Ijasah Tertentu PNS ke Gol IV/c ke Atas

Detail layanan Pengajuan SK Kenaikan Pangkat Pilihan Peningkatan Pendidikan/ P.Ijasah Tertentu PNS ke Gol IV/c ke Atas sebagai berikut.

DEFINISI

Proses Pengajuan SK Kenaikan Pangkat Pilihan Peningkatan Pendidikan/ P.Ijasah Tertentu PNS ke Gol IV/c ke Atas

DASAR HUKUM

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara

9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c Ke Atas

PROSEDUR

  1. Mengumpulkan berkas usul Kenaikan Pangkat (KP) dari instansi
  2. Meneliti berkas usul KP dan kelengkapannya
  3. Entri Data PNS yang diusulkan KPnya dalam SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)
  4. Mencetak Surat Pengantar KP kolektif dan Nota Usul per PNS
  5. Penandatanganan surat pengantar KP Kolektif dan nota usul KP per PNS
  6. Pengusulan KP dan kelengkapannya ke Presiden dengan tembusan Kepala BKN Pusat
  7. Penerimaan SK KP dari Setkab
  8. Penyerahan SK KP

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Fotokopi Sah SK Pangkat Terakhir (minimal 1 tahun dalam pangkat ttt)

  2. Fotokopi Sah SKP dua tahun terakhir, tiap unsurnya minimal bernilai baik

  3. Fotokopi Sah SKP satu tahun terakhir, tiap unsurnya minimal bernilai baik

  4. Fotokopi Sah SK Jabatan Terakhir (D4)

  5. Fotokopi Sah Ijazah Terakhir dan Transkip nilai (mulai tahun 2013 Akreditasi minimal B)

  6. Fotokopi Sah transkip nilai

  7. Fotokopi Sah Surat Tugas Belajar/Izin Belajar, diterbitkan sebelum ybs lulus

  8. Fotokopi Sah Surat Tanda Lulus Ujian PI

  9. Uraian Tugas yang ditandatangani oleh Pejabat Es II

  10. Fotokopi Sah KARPEG/KPE

  11. Fotokopi Sah SK Konversi NIP

  12. Fotokopi Sah SK Pindah Wilayah Kerja

Pengajuan SK Kenaikan Pangkat Reguler PNS ke Gol IV/c ke Atas

Detail layanan Pengajuan SK Kenaikan Pangkat Reguler PNS ke Gol IV/c ke Atas sebagai berikut.

DEFINISI

Proses Pengajuan SK Kenaikan Pangkat Reguler PNS ke Gol IV/c ke Atas

DASAR HUKUM

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara

9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c Ke Atas

PROSEDUR

  1. Mengumpulkan berkas usul Kenaikan Pangkat (KP) dari instansi
  2. Meneliti berkas usul KP dan kelengkapannya
  3. Entri Data PNS yang diusulkan KPnya dalam SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)
  4. Mencetak Surat Pengantar KP kolektif dan Nota Usul per PNS
  5. Penandatanganan surat pengantar KP Kolektif dan nota usul KP per PNS
  6. Pengusulan KP dan kelengkapannya ke Presiden dengan tembusan Kepala BKN Pusat
  7. Penerimaan SK KP dari Setkab
  8. Penyerahan SK KP

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Fotokopi Sah SK Pangkat Terakhir (minimal 4 tahun dlm pangkat terakhir) / FC Sah SK CPNS dan SK PNS untuk Kenaikan Pangkat Pertama Kali

  2. Fotokopi Sah SKP dua tahun terakhir, tiap unsurnya minimal bernilai baik

  3. Fotokopi Sah SKP satu tahun terakhir, tiap unsurnya minimal bernilai baik

  4. Fotokopi Sah SK Jabatan Terakhir (D4)

  5. Fotokopi Sah Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Tk.I bagi yang naik ke gol III/a kecuali berijazah S1

  6. Fotokopi Sah ijazah S2 dan Transkip Nilai untuk KP yang naik ke gol IV/a 

  7. Fotokopi Sah Surat Ijin Belajar

  8. Fotokopi Sah ijazah terakhir

  9. Fotokopi Sah transkip nilai

  10. Fotokopi Sah SK Tugas Belajar

  11. Fotokopi Sah Pembebasan Sementara dari jabatan

  12. Fotokopi Sah Pengaktifan kembali

  13. Fotokopi Sah Pengangkatan kembali dalam jabatan

  14. Fotokopi Sah ijazah terakhir bagi KP Puncak

  15. Fotokopi Sah SK Konversi NIP

  16. Fotokopi Sah KARPEG/KPE

  17. Fotokopi Sah SK Pindah Wilayah Kerja

Pengajuan SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri, Pemberhentian PNS Disebabkan Oleh Hal-Hal Lain Gol IV/c Ke Atas

Detail layanan Pengajuan SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri, Pemberhentian PNS Disebabkan Oleh Hal-Hal Lain Gol IV/c Ke Atas sebagai berikut.

DEFINISI

Proses Pengajuan SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri, Pemberhentian PNS Disebabkan Oleh Hal-Hal Lain Gol IV/c Ke Atas

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya

11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/dudanya sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya

13. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 248/KEP/2013 tentang Pendelegasian Sebagaian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

PROSEDUR

  1. Menerima berkas usul pensiun APS/Hal lain dari instansi
  2. Meneliti berkas usul pensiun APS/Hal lain dan kelengkapannya
  3. Membuat draf surat usulan pensiun APS/Hal lain
  4. Penandatanganan usul pensiun APS/Hal lain
  5. Pengusulan SK pensiun APS/Hal lain ke presiden (setkab)
  6. Penerimaan SK pensiun APS/Hal lain dari setkab
  7. Penyerahan SK pensiun APS/Hal lain kepada ybs

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Surat permohonan pensiun dari ybs kepada kepala instansi dengan menyebutkan TMT pensiunnya

  2. Foto Copy SK Calon PNS (dilegalisir)

  3. Foto Copy SK Kenaikan Pangkat terakhir (dilegalisir)

  4. Foto Copy SK Surat Pemberitahuan KGB (dilegalisir)

  5. Foto Copy Kartu Pegawai (dilegalisir)

  6. Foto Copy dilegalisir / Asli KP-4

  7. Foto Copy dilegalisir Surat Nikah di KUA (apabila nikahnya diluar DIY disahkan di Kelurahan setempat dimana ybs tinggal) Bagi non Islam di kantor Capil

  8. Foto Copy dilegalisir Kantor Capil Akte Kelahiran Anak (termasuk anak diluar tunjangan yang usia dibawah 25 tahun, belum menikah, belum bekerja tetap)

  9. Foto Copy Kartu Isteri/Suami (dilegalisir)

  10. Foto Copy KTP yang masih berlaku (dilegalisir)

  11. Pas foto hitam putih terbaru ukuran 4x6 menghadap kedepan tanpa penutup kepala dan kacamata

  12. Surat rekomendasi dari RS bagi yang sakit (2 lembar, 1 yang Asli , 1 Foto copy)

Pengajuan SK Pensiun BUP/Janda/Duda/Anak/Cacat Karena Dinas/Pejabat Negara

Detail layanan Pengajuan SK Pensiun BUP/Janda/Duda/Anak/Cacat Karena Dinas/Pejabat Negara sebagai berikut.

DEFINISI

Proses Pengajuan SK Pensiun BUP/Janda/Duda/Anak/Cacat Karena Dinas/Pejabat Negara

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jis Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jis Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003

8. Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003 jo. Kepala Kepala BKN Nomor 38 Tahun 2003

PROSEDUR

  1. Membuat Daftar Nominatif PNS yang akan Pensiun (Khusus BUP)
  2. Mengumpulkan berkas usul pensiun dari instansi
  3. Meneliti berkas usul pensiun dan kelengkapannya
  4. Entri Data PNS yang diusulkan Pensiunnya dalam SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)
  5. Membuat Draf surat usulan pensiun
  6. Penandatanganan surat usulan pensiun
  7. Pengusulan pensiun ke Kanreg I BKN/BKN Pusat/Setkab/Kemendagri
  8. Penerimaan SK pensiun dari Kanreg I BKN/BKN Pusat/Setkab/Kemendagri
  9. Penyiapan Administrasi dan Teknis Penyerahan SK Pensiun
  10. Penyerahan SK pensiun kepada ybs

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 = 6 lembar

  2. Pengisian Blangko DPCP ditandatangani ybs

  3. Foto Copy SK Calon PNS (dilegalisir)

  4. Foto Copy SK Kenaikan Pangkat terakhir (dilegalisir)

  5. Foto Copy SK Surat Pemberitahuan KGB (dilegalisir)

  6. Foto Copy SK Penambahan Masa Kerja (dilegalisir)

  7. Foto Copy SK Jabatan Struktural/Fungsional Umum/Fungsional Tertentu yang terakhir

  8. Foto Copy dilegalisir SK Konversi NIP (NIP Baru)

  9. Foto Copy Kartu Pegawai (dilegalisir)

  10. Foto Copy dilegalisir / Asli KP-4

  11. Daftar Susunan Keluarga

  12. Foto Copy Kartu Keluarga (dilegalisir)

  13. Foto Copy dilegalisir Surat Nikah di KUA (apabila nikahnya diluar DIY disahkan di Kelurahan setempat dimana ybs tinggal) Bagi non Islam di kantor Capil

  14. Foto Copy dilegalisir Kantor Capil Akte Kelahiran Anak (termasuk anak diluar tunjangan yang usia dibawah 25 tahun, belum menikah, belum bekerja tetap)

  15. Foto Copy Kartu Isteri/Suami (dilegalisir)

  16. Foto Copy KTP yang masih berlaku (dilegalisir)

  17. Surat Keterangan Tidak Pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat dalam 1 th terakhir yang ditandatangani Instansi

  18. Daftar Penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)

  19. Isian FPP (Formulir Permintaan Pembayaran) Taspen Bermatrai

  20. Foto Copy Buku Rekening Bank (No. Rek. Bank)

  21. Pas foto warna terbaru Istri, Suami Ukuran 3x4 = 2

  22. Foto Copy NPWP

Pengusulan SK Peninjauan Masa Kerja Gol IV/c ke Atas

Detail layanan Pengusulan SK Peninjauan Masa Kerja Gol IV/c ke Atas sebagai berikut.

DEFINISI

Proses Pengusulan SK Peninjauan Masa Kerja Gol IV/c ke Atas

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

2. PP No 11 Th 2002 tentang Perubahan atas PP No 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

3. Keputusan Kepala BKN No 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No 11 Tahun 2002

PROSEDUR

  1. Menerima berkas usul PMK dari instansi
  2. Meneliti berkas usul PMK dan kelengkapannya
  3. Membuat surat usulan PMK dan nota usul PMK
  4. Penandatanganan surat usulan & nota usul PMK
  5. Pengusulan PMK dan kelengkapannya ke presiden dengan tembusan BKN pusat
  6. Penerimaan SK PMK dari setkab
  7. Penyerahan SK PMK

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Foto Copy SK Calon PNS (dilegalisir)

  2. Foto Copy SK Kenaikan Pangkat terakhir (dilegalisir)

  3. DP3/SKP satu tahun terakhir

  4. Daftar Riwayat Pekerja

  5. Foto Copy dilegalisir SK Pengangkatan sebagai Tenaga Honorer

  6. Foto Copy Dilegalisir Daftar Hadir

  7. Foto Copy dilegalisir ijasah sebagai pengangkatan tenaga honorer

  8. Foto Copy dilegalisir daftar penerimaan gaji

  9. Foto Copy dilegalisir SK pemberhentian sebagai tenaga honorer

  10. Foto Copy dilegalisir perjanjian tenaga kontrak (swasta)

Penyelesaian SK Peninjauan Masa Kerja Gol IV/b Ke Bawah

Detail layanan Penyelesaian SK Peninjauan Masa Kerja Gol IV/b Ke Bawah sebagai berikut.

DEFINISI

Proses Penyelesaian SK Peninjauan Masa Kerja Gol IV/b Ke Bawah

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

2. PP No 11 Th 2002 tentang Perubahan atas PP No 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

3. Keputusan Kepala BKN No 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS sebagaimana telah diubah dengan PP No 11 Tahun 2002

PROSEDUR

  1. Menerima berkas usul PMK dari instansi
  2. Meneliti berkas usul PMK dan kelengkapannya
  3. Membuat surat usulan PMK dan nota usul PMK
  4. Penandatanganan surat usulan & nota usul PMK
  5. Pengusulan PMK dan kelengkapannya ke Kanreg I BKN
  6. Penerimaan nota persetujuan teknis (NP) BKN
  7. Mengonsep draf SK PMK kolektif
  8. Meneliti draf SK PMK kolektif dengan NP dan data pendukung
  9. Penandatanganan dan penetapan SK PMK
  10. Pembuatan petikan SK PMK
  11. Penandatanganan petikan SK PMK
  12. Penggandaan dan Penyerahan SK PMK

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Foto Copy SK Calon PNS (dilegalisir)

  2. Foto Copy SK Kenaikan Pangkat terakhir (dilegalisir)

  3. DP3/SKP satu tahun terakhir

  4. Daftar Riwayat Pekerja

  5. Foto Copy dilegalisir SK Pengangkatan sebagai Tenaga Honorer

  6. Foto Copy Dilegalisir Daftar Hadir

  7. Foto Copy dilegalisir ijasah sebagai pengangkatan tenaga honorer

  8. Foto Copy dilegalisir perjanjian tenaga kontrak (swasta)

  9. Foto Copy dilegalisir daftar penerimaan gaji

  10. Foto Copy dilegalisir SK pemberhentian sebagai tenaga honorer

Penyelesaian SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri, Pemberhentian PNS Disebabkan Oleh Hal-hal Lain Gol IV/b Ke Bawah dan SK Bebas Tugas

Detail layanan Penyelesaian SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri, Pemberhentian PNS Disebabkan Oleh Hal-hal Lain Gol IV/b Ke Bawah dan SK Bebas Tugas sebagai berikut.

DEFINISI

Proses Penyelesaian SK Pensiun Atas Permintaan Sendiri, Pemberhentian PNS Disebabkan Oleh Hal-hal Lain Gol IV/b Ke Bawah dan SK Bebas Tugas

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya

11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/dudanya sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya

13. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 248/KEP/2013 tentang Pendelegasian Sebagaian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

PROSEDUR

  1. Menerima berkas usul pensiun dan bebas tugas dari instansi
  2. Meneliti berkas usul pensiun dan bebas tugas serta kelengkapannya
  3. Mengonsep draf SK pensiun dan SK bebas tugas
  4. Meneliti draf SK pensiun dan SK bebas tugas
  5. Penandatanganan/ Penetapan SK pensiun dan SK bebas tugas
  6. Penggandaan dan penyerahan SK kepada ybs

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Surat permohonan pensiun dari ybs kepada kepala instansi dengan menyebutkan TMT pensiunnya

  2. Foto Copy SK Calon PNS (dilegalisir)

  3. Foto Copy SK Kenaikan Pangkat terakhir (dilegalisir)

  4. Foto Copy SK Surat Pemberitahuan KGB (dilegalisir)

  5. Foto Copy Kartu Pegawai (dilegalisir)

  6. Foto Copy dilegalisir / Asli KP-4

  7. Foto Copy dilegalisir Surat Nikah di KUA (apabila nikahnya diluar DIY disahkan di Kelurahan setempat dimana ybs tinggal) Bagi non Islam di kantor Capil

  8. Foto Copy dilegalisir Kantor Capil Akte Kelahiran Anak (termasuk anak diluar tunjangan yang usia dibawah 25 tahun, belum menikah, belum bekerja tetap)

  9. Foto Copy Kartu Isteri/Suami (dilegalisir)

  10. Foto Copy KTP yang masih berlaku (dilegalisir)

  11. Pas foto hitam putih terbaru ukuran 4x6 menghadap kedepan tanpa penutup kepala dan kacamata

  12. Surat rekomendasi dari RS bagi yang sakit (2 lembar, 1 yang Asli , 1 Foto copy)

Permintaan Data Pegawai

Detail layanan Permintaan Data Pegawai sebagai berikut.

PROSEDUR

  1. Melakukan permintaan data secara tertulis (mengirim surat, fax atau email)
  2. Memproses permintaan data.
  3. Penyampaian data sesuai dengan permintaan (melalui surat, fax atau email)

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Surat Permintaan Data yang Ditandatangani oleh Kepala Instansi.

FORMULIR

Formulir / kelengkapan berkas untuk Layanan Permintaan Data Pegawai sebagai berikut :

Form Layanan Permintaan Data Pegawai

Pindah Tempat Bekerja PNS Keluar Pemerintah Daerah DIY

Detail layanan Pindah Tempat Bekerja PNS Keluar Pemerintah Daerah DIY sebagai berikut.

DEFINISI

Proses permohonan/pengajuan pindah tempat bekerja keluar Pemerintah Daerah DIY

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003

4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 70 Tahun 2003

PROSEDUR

  1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengusulkan mutasi ke Gubernur DIY melalui Kepala BKD DIY
  2. Gubernur DIY menerbitkan surat penawaran pindah dan persetujuan pindah ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi tujuan
  3. Apabila tujuan pindah ke Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY, setelah mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota maka diterbitkan Surat Keputusan Gubernur DIY

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Persetujuan (lolos butuh) instansi asal

  2. Persetujuan instansi yang dituju (jika sudah ada)

  3. Foto Copy SK Calon PNS (dilegalisir)

  4. Foto Copy SK PNS (dilegalisir)

  5. Foto Copy SK Kenaikan Pangkat terakhir (dilegalisir)

  6. Foto Copy SK Jabatan Terakhir (dilegalisir)

  7. Foto Copy conversi NIP

  8. Foto Copy DP3 / SKP pada 2 tahun terakhir

  9. Foto Copy Ijazah & Transkip Nilai yang diakui (dilegalisir)

  10. Foto Copy Kartu Pegawai (dilegalisir)

  11. Surat Pernyataan TIdak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin atau dalam Proses Peradilan

  12. Surat Pernyataan Tidak Sedang Tugas Belajar

  13. Daftar Riwayat Hidup sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 13 A Tahun 2006 Tanggal 27 Maret 2006

Pindah Tempat Bekerja PNS Keluar Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY

Detail layanan Pindah Tempat Bekerja PNS Keluar Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY sebagai berikut.

DEFINISI

Proses permohonan/pengajuan pindah tempat bekerja keluar Kabupaten/Kota di DIY

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003

4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 70 Tahun 2003

PROSEDUR

  1. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota di DIY atau Pejabat yang diberi delegasi di Bidang Kepegawaian mengajukan permohonan mutasi keluar ke Gubernur DIY
  2. Gubernur DIY menerbitkan surat penawaran pindah dan persetujuan pindah ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi tujuan

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Persetujuan (lolos butuh) instansi asal

  2. Persetujuan instansi yang dituju (jika sudah ada)

  3. Foto Copy SK Calon PNS (dilegalisir)

  4. Foto Copy SK PNS (dilegalisir)

  5. Foto Copy SK Kenaikan Pangkat terakhir (dilegalisir)

  6. Foto Copy SK Jabatan Terakhir (dilegalisir)

Pindah Tempat Bekerja PNS Masuk ke Kabupaten/Kota DIY

Detail layanan Pindah Tempat Bekerja PNS Masuk ke Kabupaten/Kota DIY sebagai berikut.

DEFINISI

Proses permohonan/pengajuan pindah tempat bekerja masuk ke lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003

4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 70 Tahun 2003

PROSEDUR

  1. Pejabat Pembina Kepegawaian instansi asal atau Pejabat yang diberi delegasi di Bidang Kepegawaian mengajukan permohonan mutasi ke Gubernur DIY
  2. Gubernur DIY menawarkan kepada Bupati/Walikota dituju
  3. Proses di Kabupaten/Kota
  4. Bupati/Walikota Memberikan Jawaban Penawaran Mutasi bagi PNS yang bersangkutan ke Gubernur DIY
  5. Apabila Kabupaten/Kota menolak permohonan mutasi PNS yang bersangkutan maka diterbitkan surat penolakan usul mutasi dan pengembalian berkas
  6. Apabila Kabupaten/Kota menerima permohonan mutasi PNS yang bersangkutan maka diterbitkan Surat Penetapan Alih Status PNS ke Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Persetujuan (lolos butuh) instansi asal

  2. Persetujuan instansi yang dituju (jika sudah ada)

  3. Foto Copy SK Calon PNS (dilegalisir)

  4. Foto Copy SK PNS (dilegalisir)

  5. Foto Copy SK Kenaikan Pangkat terakhir (dilegalisir)

  6. Foto Copy SK Jabatan Terakhir (dilegalisir)

Pindah Tempat Bekerja PNS Masuk ke Lingkungan Pemerintah DIY

Detail layanan Pindah Tempat Bekerja PNS Masuk ke Lingkungan Pemerintah DIY sebagai berikut.

DEFINISI

Proses permohonan/pengajuan pindah tempat bekerja ke lingkungan pemerintah DIY

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003

4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 70 Tahun 2003

PROSEDUR

  1. Pejabat Pembina Kepegawaian instansi asal atau Pejabat yang diberi delegasi di Bidang Kepegawaian mengajukan permohonan mutasi ke Gubernur DIY
  2. Pemerintah Daerah DIY c.q. Badan Kepegawaian Daerah DIY melakukan verifikasi dan inventarisasi usul permohonan mutasi masuk Pemerintah Daerah DIY
  3. Proses seleksi mutasi masuk Pemerintah Daerah DIY
  4. apabila ditolak dikeluarkan surat penolakan dan pengembalian berkas
  5. Apabila diterima akan diterbitkan Surat Persetujuan Gubernur DIY dan Surat Permohonan Penetapan Alih Status PNS ke Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta (bagi PNS dari luar wilayah DIY), diterbitkan Keputusan Pindah Wilayah Kerja (bagi PNS di wilayah DIY)
  6. SK Penempatan di unit kerja baru

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Persetujuan (lolos butuh) instansi asal

  2. Persetujuan instansi yang dituju (jika sudah ada)

  3. Foto Copy SK Calon PNS (dilegalisir)

  4. Foto Copy SK PNS (dilegalisir)

  5. Foto Copy SK Kenaikan Pangkat terakhir (dilegalisir)

  6. Foto Copy SK Jabatan Terakhir (dilegalisir)

  7. Foto Copy conversi NIP

  8. Foto Copy DP3 / SKP pada 2 tahun terakhir

  9. Foto Copy Ijazah & Transkip Nilai yang diakui (dilegalisir)

  10. Foto Copy Kartu Pegawai (dilegalisir)

  11. Surat Pernyataan TIdak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin atau dalam Proses Peradilan

  12. Surat Pernyataan Tidak Sedang Tugas Belajar

  13. Daftar Riwayat Hidup sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 13 A Tahun 2006 Tanggal 27 Maret 2006

Prosedur Pelaporan KPE PNS Yang pindah instasi/wilayah kerja

Detail layanan Prosedur Pelaporan KPE PNS Yang pindah instasi/wilayah kerja sebagai berikut.

DEFINISI

Prosedur pelaporan KPE PNS bagi yang pindah instansi pusat atau daerah dengan Bank pembayar gaji sama atau berbeda

DASAR HUKUM

Keputusan Deputi INKA No. 26/KEP/INKA/IV/2013 Tanggal 08 April 2013

PROSEDUR

  1. PNS yang pindah instansi pusat atau daerah melaporkan kepada Bank pembayar gaji tentang kepindahan tempat kerja PNS tersebut, apabila tidak ada perubahan Bank pembayar gaji PNS yang bersangkutan.
  2. PNS yang pindah instansi pusat atau daerah dan pindah Bank pembayar gajinya maka PNS yang bersangkutan melakukan penutupan rekening di Bank pembayar gaji yang lama dan melakukan pembukaan rekening di Bank pembayaran gaji yang baru.
  3. PNS yang pindah instansi pusat atau daerah masih dalam satu Bank pembayar gaji melaporkan kepada BKN tentang kepindahan tersebut melalui instansi pusat atau daerah yang baru tanpa diterbitkan KPE baru.
  4. PNS pindah instansi pusat atau daerah dan pindah Bank pembayar gajinya dapat mengajukan KPE baru sesuai dengan Bank pembayar gaji di tempat kerja yang baru.

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Foto Copy KTP yang masih berlaku (dilegalisir)

  2. SK CPNS

  3. SK PNS

  4. Buku Rekening Pembayaran Gaji PNS

Prosedur Penggantian KPE Hilang

Detail layanan Prosedur Penggantian KPE Hilang sebagai berikut.

DEFINISI

Prosedur Penggantian KPE yang hilang

DASAR HUKUM

Keputusan Deputi INKA No. 26/KEP/INKA/IV/2013 Tanggal 08 April 2013

PROSEDUR

  1. PNS melaporkan kehilangan KPE kepada BKD dengan melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
  2. PNS melaporkan kehilangan KPE kepada Bank pembayar gaji untuk melakukan pemblokiran sementara fungsi ATM di KPE.
  3. BKD mengusulkan penggantian KPE yang hilang kepada BKN.
  4. BKN menerbitkan KPE pengganti dan diserahkan kepada BKD, kemudian BKD menyerahkan kepada PNS yang bersangkutan.
  5. PNS yang bersangkutan menyampaikan KPE-nya kepada pihak Bank terkait untuk dilakukan personalisasi fungsi ATM-nya.

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Foto Copy KTP yang masih berlaku (dilegalisir)

  2. SK CPNS

  3. SK PNS

  4. Surat Keterangan Kehilangan KPE dari Kepolisian Setempat

Prosedur Penggantian KPE Rusak

Detail layanan Prosedur Penggantian KPE Rusak sebagai berikut.

DEFINISI

Prosedur Penggantian KPE Rusak

DASAR HUKUM

Keputusan Deputi INKA No. 26/KEP/INKA/IV/2013 Tanggal 08 April 2013

PROSEDUR

  1. PNS melaporkan dan menyerahkan KPE yang rusak kepada BKD disertai dengan alasan-alasan dan/atau bukti-bukti dokumen.
  2. BKD mengusulkan penggantian KPE yang rusak kepada BKN disertai dengan KPE yang rusak tersebut.
  3. BKN menerbitkan KPE pengganti dan diserahkan kepada BKD untuk kemudian diserahkan kepada PNS yang bersangkutan.
  4. PNS yang bersangkutan menyampaikan KPE-nya kepada pihak Bank terkait untuk dilakukan personalisasi fungsi ATM-nya.

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Foto Copy KTP yang masih berlaku (dilegalisir)

  2. SK CPNS

  3. SK PNS

  4. Kartu KPE yang rusak

Surat Ijin Belajar

Detail layanan Surat Ijin Belajar sebagai berikut.

DEFINISI

Layanan pengajuan surat ijin belajar bagi pegawai negeri sipil

DASAR HUKUM

Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013

Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2014

PROSEDUR

  1. Penerimaan Surat Permohonaan Ijin/Keterangan belajar
  2. Menambah lembar disposisi
  3. Menyerahkan surat Kepala Bidang Pengembangan Pegawai
  4. Menerima surat permohonanIjin/keterangan belajar yang sudah didisposisi Kepala Bidang dan menyerahkannya ke Kepala Subbidang
  5. Menerima surat permohonan Ijin/keterangan belajar yang sudah didisposisi Kepala Subbudang, mengagendakan, dan menyerahkan kepada pemroses Surat Ijin Belajar
  6. Penelitian kelengkapan berkas surat ijin belajar
  7. Memastikan berkas yang dipersyaratkan tersedia dan memenuhi syarat
  8. Memverifikasi program studi yang diambil pemohon memenuhi peraturan yang ditetapkan
  9. Penyusunan draft surat ijin belajar
  10. Mengentri data yang sudah diverifikasi pada format yang sudah tersedia
  11. Membuat nota dinas dari Kepala Bidang ke Kepala BKD DIY untuk pemohon dari golongan/ruang III/a kebawah atau membuat surat pengantar dari Kepala BKD DIY kepada Asisten administrasi Umum untuk pemohon golongan/ruang III/b s.d. III/c, kepada Sekretaris Daerah untuk pemohon golongan/ruang III/d s.d. IV/a, dan kepada Gubernur untuk pemohon golongan/ruang IV/b s.d. IVe
  12. Penandatanganan surat ijin belajar
  13. Paraf Kepala Subbidang Pengembangan Karir
  14. Paraf Kepala Bidang Pengembangan Pegawai
  15. Paraf Kepala BKD DIY untuk Surat Ijin Belajar bagi golongan/ruang III/a ke atas atau Tanda tangan Kepala BKD DIY untuk Surat Ijin Belajar bagi golongan/ruang III/a ke bawah
  16. Pengendalian surat ijin belajar
  17. Memberikan nomor Surat Ijin/Keterangan Belajar yang telah ditandatangani
  18. Menggandakan Surat Ijin/Keterangan Belajar yang telah ditandatangani dan diberi nomor sebanyak 4 (empat) lembar
  19. Memberi cap pada Surat Ijin/Keterangan Belajar yang telah digandakan dan yang asli
  20. Menuliskan kendali surat keluar yang ditandatangan penerima surat
  21. Mengirimkan Surat Ijin/Keterangan Belajar kepada pemohon, dan tembusan kepada inspektorat dan instansi pemohon, serta kepada Subbidang Dokumentasi untuk diarsip
  22. Menyimpan arsip Surat Ijin/Keterangan Belajar, surat pengantar dan berkas kelengkapan persyaratan yang sudah diproses pada file folder

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Pengantar permohonan surat ijin/keterangan belajar dari instansi pemohon

  2. SK terakhir dan SK Pangkat terakhir

  3. DP3 Tahun Sebelumnya

  4. Pernyataan diterima di perguruan tinggi

  5. Jadwal kuliah sesudah jam kerja
     

  6. Surat Akreditasi Universitas yang dituju

  7. Surat Pernyataan tidak dalam masa hukuman disiplin

Surat Ijin Kursus

Detail layanan Surat Ijin Kursus sebagai berikut.

PROSEDUR

  1. Penerimaan Surat Permohonaan Ijin/Keterangan belajar
  2. Proses di Kabupaten/Kota

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Pas Photo Hitam Putih PNS ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar.

  2. Pas Photo Hitam Putih dari Isteri/Suami PNS ukuran 3x4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

  3. SK Terakhir dan SK Pangkat Terakhir

  4. Buku Rekening Pembayaran Gaji PNS

Surat Keterangan Belajar

Detail layanan Surat Keterangan Belajar sebagai berikut.

DEFINISI

Layanan pengajuan surat keterangan belajar bagi pegawai negeri sipil

DASAR HUKUM

Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013

Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2014

PROSEDUR

  1. Penerimaan Surat Permohonaan Ijin/Keterangan belajar
  2. Menambah lembar disposisi
  3. Menyerahkan surat Kepala Bidang Pengembangan Pegawai
  4. Menerima surat permohonanIjin/keterangan belajar yang sudah didisposisi Kepala Bidang dan menyerahkannya ke Kepala Subbidang
  5. Menerima surat permohonan Ijin/keterangan belajar yang sudah didisposisi Kepala Subbudang, mengagendakan, dan menyerahkan kepada pemroses Surat Ijin Belajar
  6. Penelitian kelengkapan berkas surat ijin belajar
  7. Memastikan berkas yang dipersyaratkan tersedia dan memenuhi syarat
  8. Memverifikasi program studi yang diambil pemohon memenuhi peraturan yang ditetapkan
  9. Penyusunan draft surat ijin belajar
  10. Mengentri data yang sudah diverifikasi pada format yang sudah tersedia
  11. Membuat nota dinas dari Kepala Bidang ke Kepala BKD DIY untuk pemohon dari golongan/ruang III/a kebawah atau membuat surat pengantar dari Kepala BKD DIY kepada Asisten administrasi Umum untuk pemohon golongan/ruang III/b s.d. III/c, kepada Sekretaris Daerah untuk pemohon golongan/ruang III/d s.d. IV/a, dan kepada Gubernur untuk pemohon golongan/ruang IV/b s.d. IVe
  12. Penandatanganan surat ijin belajar
  13. Paraf Kepala Subbidang Pengembangan Karir
  14. Paraf Kepala Bidang Pengembangan Pegawai
  15. Paraf Kepala BKD DIY untuk Surat Ijin Belajar bagi golongan/ruang III/a ke atas atau Tanda tangan Kepala BKD DIY untuk Surat Ijin Belajar bagi golongan/ruang III/a ke bawah
  16. Pengendalian surat ijin belajar
  17. Memberikan nomor Surat Ijin/Keterangan Belajar yang telah ditandatangani
  18. Menggandakan Surat Ijin/Keterangan Belajar yang telah ditandatangani dan diberi nomor sebanyak 4 (empat) lembar
  19. Memberi cap pada Surat Ijin/Keterangan Belajar yang telah digandakan dan yang asli
  20. Menuliskan kendali surat keluar yang ditandatangan penerima surat
  21. Mengirimkan Surat Ijin/Keterangan Belajar kepada pemohon, dan tembusan kepada inspektorat dan instansi pemohon, serta kepada Subbidang Dokumentasi untuk diarsip
  22. Menyimpan arsip Surat Ijin/Keterangan Belajar, surat pengantar dan berkas kelengkapan persyaratan yang sudah diproses pada file folder

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Pengantar permohonan surat ijin/keterangan belajar dari instansi pemohon

  2. SK terakhir dan SK Pangkat terakhir

  3. DP3 Tahun Sebelumnya

  4. Pernyataan diterima di perguruan tinggi

Surat Tugas Belajar

Detail layanan Surat Tugas Belajar sebagai berikut.

DEFINISI

Prosedur permohonan Surat Tugas Belajar

DASAR HUKUM

Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2001

PROSEDUR

  1. Menginformasikan penawaran beasiswa
  2. Pengusulan pengiriman calon peserta seleksi beasiswa
  3. Pemrosesan SK Tugas Belajar bagi peserta yang lolos seleksi penerimaan beasiswa
  4. Penelitian kelengkapan berkas persyaratan surat tugas belajar
  5. Memastikan berkas yang dipersyaratkan tersedia dan memenuhi syarat
  6. Memverifikasi program studi yang diambil pemohon memenuhi peraturan yang ditetapkan
  7. penyusunan draft surat tugas belajar
  8. Mengentri data yang sudah diverifikasi pada format yang sudah tersedia
  9. Membuat nota dinas dari Kepala Bidang ke Kepala BKD DIY untuk pemohon dari golongan/ruang III/a kebawah atau membuat surat pengantar dari Kepala BKD DIY kepada Asisten administrasi Umum untuk pemohon golongan/ruang III/b s.d. III/c, kepada Sekretaris Daerah untuk pemohon golongan/ruang III/d s.d. IV/a, dan kepada Gubernur untuk pemohon golongan/ruang IV/b s.d. IVe
  10. penandatanganan surat tugas belajar
  11. Paraf Kepala Subbidang Pengembangan Karir
  12. Paraf Kepala Bidang Pengembangan Pegawai
  13. Paraf kepala BKD DIY untuk Surat Tugas Belajar bagi golongan/ruang III/a ke atas atau tanda tangan Kepala BKD DIY untuk Surat Tugas Belajar bagi golongan/ruang II/d ke bawah.
  14. Pengendalian Surat Tugas Belajar
  15. Memberikan nomor dan tanggal Surat Tugas Belajar yang telah ditandatangani
  16. Menggandakan Surat Tugas Belajar yang telah ditandatangani dan diberi nomor sebanyak 4 (empat) lembar
  17. Memberi cap pada Surat tugas belajar yang telah digandakan dan yang asli
  18. Menuliskan kendali surat keluar yang ditandatangan penerima surat
  19. Mengirimkan Surat Tugas Belajar kepad pemohon dan tembusan kepada inspektorat dan instansi pemohon, serta kepada Subbagian Dokumentasi untuk diarsip.
  20. Menyimpan arsip Surat Tugas Belajar, surat pengantar dan berkas kelengkapan persyaratan yang sudah diproses pada file folder.
  21. Pembiayaan pendidikan dan monitoring sampai dengan selesai belajar
  22. Penyusunan SK Perpanjangan Tugas Belajar

SYARAT DAN KELENGKAPAN BERKAS

  1. Pengantar permohonan Surat Tugas Belajar dari Instansi Pemohon

  2. SK Terakhir dan SK Pangkat Terakhir

  3. DP3 Tahun Sebelumnya

  4. Pernyataan diterima di Perguruan Tinggi